PALOPO – SwaraLatimojong.- Walikota Palopo Drs. H. Muhammad Judas Amir, M.H menerima kunjungan tim penilai Satyalencana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan di Ruang Kerja Pimpinan Lantai III Kantor Walikota Palopo, Senin 6 Februari 2023.
Satyalancana Wira Karya adalah tanda kehormatan yang diberikan kepada daerah yang berperan di bidang pemerintahan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kelautan.
Walikota berharap agar momentum ini dapat dimaknai sebagai semangat dan tekad seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kota Palopo untuk senantiasa bahu membahu membangun dan memajukan daerah ini di sektor kelautan.
Walikota juga sampaikan terkait dengan kelautan tidak ada masyarakat yang melaut tidak kita fasilitasi fasilitas dengan perahu, alat tangkap ikan dan masih banyak lagi kemudian ada Asuransi Nelayan juga sangat berguna bagi masyarakat.
Tim Penilai Penghargaan Satyalancana Wira Karya Andreas A. Hutahaean, S.Pi., M.Sc., Ph.D menyampaikan sepanjang pesisir Sulawesi Selatan banyak sekali potensi ekonomi.
Andreas erharap pembangunan kelautan ini bisa menjadi prioritas di Kota Palopo.
Dengan beberapa kecamatan yang mayoritas nya didaerah pesisir sesuatu yang penting untuk menambah nilai tambah masyarakat marilah kita sama-sama bersinergi bagaimana mengangkat dalam pengembangan pembangunan kelautan yang ada di kota Palopo.
Tim Penilai Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan dan Pembangunan Kelautan tersebut terdiri dari Ketua Tim Verifikasi Lapangan Brigjen Pol. Drs. R. Adang Ginanjar, S., MM.
Kemudian Andi Supriadi, S.AP Selaku Analis SDM Aparatur Ahli muda pada Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Serka (K) Febby Riandary Lumba, Staf Subbag Administrasi Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Andreas A. Hutahaean, S.Pi., M.Sc., Ph.D Analis Kebijakan ahli madya pada asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir dan Meilina Rosida Br. Sembiring, SE., M.Si Analis Kebijakan ahli muda pada Dit. Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.(*)
